NOTULENSI “KUNJUNGAN KE KANTOR PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL JAWA TENGAH"

 

Peran Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Peradilan yang Bersih , Berintegritas, dan Beretika

Maksud dasar yang menjadi semangat pembentukan Komisi Yudisial adalah keprihatinan mendalam mengenai kondisi peradilan yang muram dan keadilan di Indonesia yang tak kunjung tegak. Oleh karenanya Komisi Yudisial memiliki peran, tugas, dan wewenang dalam rangka menjaga dan menegakkan suatu martabat, kehormatan, keluhuran, dan juga perilaku hakim. Guna mewujudkan Peradilan yang Bersih, Berintegritas, dan Beretika.

Narasumber :

1.Bapak Farhan

Komisi Yudisial lahir karena adanya reformasi  di tahun 1998, pada saat reformasi ada banyak keinginan dari masyrakat untuk mengembalikan sistem ketatanegaraan di Indoneasia agar dapat berjalan lebih baik. Salah satunya yang menjadi pokok permasalahan yaitu terkait dengan hukum.

Sebelum Reformasi sistem penegakan hukum di Indonesia sangat jauh memprihatinkan karena pada saat itu kekuasaan eksekutif sangat mendominasi atas kekusaan yang lainnya.baik itu Yudikatif maupun Legilatif . Namun di masa pemerintahan presiden soeharto sistem ketatanegraan di Indonesia tidak berjalan dengan semestinya. Jadi tujuan adanya reformasi ini sangat diperlukan untuk memperbaiki sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Setelah di amandemen tahun 2001 terkait dengan kelahiran Komisi Yudisial, kemudian pada tahun 2004 lahirlah undang-undang No.22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dan ketika komisi yudisial lahir dan sesegera mungkin bekerja dengan cepat namun bertabrakan dengan Mahkamah Agung. Dalam tugas-tugas tersebut Mahkamah Agung merasa di Intervensi atau diawasi oleh Komisi Yudisial. Sehingga beberapa Hakim Agung mengajukan uji materi di tahun 2005. Dan mengajukan agar Hakim Agung tidak di awasi oleh Komisi Yudisial.

Sengketa antar lembaga tersebut menghasilkan keputusan di tahun 2006 bahwa Hakim Agung tetap berada dalam pengwasan Komisi Yudisial tetapi ada Ultra Petita atau ada putusan yang tidak diminta Hakim Agung yang bersangkutan yaitu Hakim Mahkamah Konstitusi tidak bisa diwasi oleh Komisi Yudisial.

Di tahun 2011 Undang-Undang tentang Komisi Yudisial direvisi setelah  di uji materi dan DPR juga merevisi kembali undang-unadang Komisi Yudisial melahirkan Undang-Undang Komisi Yudisial yang baru UU No.18 Tahun 2011.

Sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Komisi Yudisial mempunyai wewenang:

1.      Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapat persetujuan;

2.      Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;

3.      Menetapkan kode etik dan/ atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung;

4.      Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, maka Komisi Yudisial mempunyai tugas:

1.      Melakukan pendaftaran calon hakim agung;

2.      Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung;

3.      Menetapkan calon hakim agung; dan

4.      Mengajukan calon hakim agung ke DPR.

 

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 mengatur bahwa: 

 

1.      Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:

a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;

b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;

c. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;

d. Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim,

e. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

 

2.      Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim;

3.      Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim.

4.      Aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

 

Sedangkan tugas dari penghubung Komisi Yudisial adalah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di daerah, pembentukan Penghubung Komisi Yudisial bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan laporan, meningkatkan efektifitas pemantauan persidangan, dan sosialisasi kelembagaan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

 

Sejak tahun 2013, Komisi Yudisial membentuk Penghubung di beberapa daerah, antara lain:

1.      Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Utara

2.      Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau

3.      Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Selatan

4.      Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah

5.      Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Timur

6.      Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur

7.      Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Barat

8.      Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Selatan

9.      Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Utara

10.  Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Nusa Tenggara Barat

11.  Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Nusa Tenggara Timur

12.  Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Maluku