HUBUNGAN TANPA KEJUJURAN ITU TOXIC, APALAGI HUBUNGAN NEGARA DAN RAKYAT

    

    Dalam sebuah hubungan (relationship), kita sering mendengar jargon bahwa communication is key. Tanpa komunikasi yang jujur dan presisi, kepercayaan akan runtuh dan komitmen akan goyah. Ironisnya, prinsip dasar ini seolah luntur dalam hubungan antara penguasa dan rakyat di negeri ini. Kita sedang menyaksikan krisis komunikasi publik di mana para pejabat negara seringkali terjebak dalam narasi yang "ngibul" dan sikap "asbun" (asal bunyi) dan Padahal, dalam tradisi kepemimpinan klasik, ucapan seorang pemimpin adalah sakral. Dalam kearifan lokal kita mengenal prinsip "Sabdo Pandito Ratu" bahwa ucapan pemimpin tidak boleh mencla-mencle karena kata-katanya adalah hukum yang harus dapat dipercaya. Ketika pejabat tinggi melontarkan pernyataan bahwa "orang desa tidak pakai dollar", mereka tidak hanya sedang meremehkan inteligensi rakyat, tetapi juga sedang meruntuhkan marwah kepemimpinan itu sendiri.

    Dalam diskursus ekonomi global, kita mengenal strategi depresiasi mata uang yang pernah dilakukan Jepang untuk membuat barang ekspor mereka kompetitif. Jepang secara sengaja merendahkan nilai Yen agar pasar dunia dibanjiri produk mereka. Namun, strategi ini mensyaratkan kemandirian produksi dan struktur industri dalam negeri yang kokoh. Di Indonesia, melemahnya Rupiah terhadap Dollar bukanlah strategi kemenangan, melainkan beban. Tanpa basis industri nasional yang kuat, pelemahan mata uang hanyalah jalan pintas menuju kenaikan harga barang yang justru memukul daya beli rakyat, bukan memperkuat ekspor.

    Ada kekeliruan fatal dalam menganggap orang desa imun terhadap fluktuasi Dollar. Mari kita bedah isi piring makan orang desa: tempe dan tahu yang dikonsumsi harian berbahan baku kedelai yang hampir 90% berasal dari impor. Begitu pula dengan gandum untuk mi instan yang telah menjadi konsumsi pokok. Saat Rupiah melemah, harga kedelai dan gandum internasional dalam satuan Dollar melonjak saat dikonversi ke Rupiah. Akibatnya, biaya produksi naik, dan rakyat di pelosok desa harus membayar lebih mahal untuk kebutuhan dasar mereka. Desa tidak lagi terisolasi; dapur mereka kini sangat bergantung pada pasar global.

    Bagi masyarakat desa, mereka mungkin tidak memahami grafik kurs di layar televisi, namun mereka adalah saksi hidup dari ketidakpastian ekonomi. Ada realitas di mana harga barang hari ini sebesar Rp5.000, namun esok pagi telah melonjak menjadi Rp7.000 tanpa penjelasan yang memadai bagi mereka. Mereka mungkin tidak tahu mengapa hal ini terjadi, tetapi dampaknya nyata: isi dompet mereka kian menipis. Ketidaktahuan masyarakat akan mekanisme supply and demand mata uang tidak menghapuskan fakta bahwa mereka adalah korban utama dari inflasi yang dipicu oleh melemahnya nilai tukar.

    Secara teknis, Rupiah tunduk pada hukum pasar supply and demand. Ketika kepercayaan terhadap stabilitas ekonomi dalam negeri menurun, atau ketika kebutuhan akan Dollar untuk membayar utang luar negeri meningkat, maka nilai Rupiah akan tertekan. Dollar yang mengalir keluar (capital outflow) mencerminkan ketakutan pasar. Jika negara tidak mampu menjaga keseimbangan ini, maka Rupiah akan terus diobral di pasar global, yang pada akhirnya membebani rakyat kecil dengan kenaikan harga barang impor yang merembet ke segala sektor.

    Kelemahan Rupiah juga berakar pada kekacauan yuridis dan kebijakan yang tidak sinkron. Ketidakpastian hukum di Indonesia seringkali membuat investor ragu untuk menanamkan modal jangka panjang, yang mengakibatkan aliran Dollar masuk tidak stabil. Di sisi lain, sering terjadi benturan antara kebijakan moneter Bank Indonesia dalam menjaga suku bunga dengan kebijakan fiskal pemerintah yang cenderung ekspansif melalui utang luar negeri. Inkonsistensi regulasi ini menciptakan sentimen negatif yang melemahkan nilai tukar kita secara fundamental. Hukum yang pincang dan tebang pilih dalam skala besar turut merusak iklim investasi nasional.

    Pada akhirnya, krisis ekonomi yang diperparah oleh krisis komunikasi ini harus segera diakhiri. Pejabat publik harus berhenti menggunakan retorika "ngibul” nan “asbun” seolah-olah depresiasi Rupiah bukan masalah nasional yang serius. Pemimpin harus sadar bahwa setiap kata yang keluar dari mulut mereka adalah janji hukum yang memiliki dampak sosiologis luas. Menyadari berbagai paradoks di atas adalah bentuk refleksi bahwa kemerdekaan bukanlah titik akhir, melainkan proses panjang yang harus terus diperjuangkan dengan kejujuran. Berhentilah membohongi rakyat dengan ilusi kemandirian, karena selama kedaulatan ekonomi kita masih tergadai pada Dollar dan kebijakan yang amburadul, kemerdekaan sejati hanyalah mimpi bagi orang-orang di desa.

Jimly Hilman Maulana